KULONPROGO-DINKOPUKM. Pemeriksaan Koperasi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program pengawasan terhadap Koperasi oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kesehatan Koperasi merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan /atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.

Hal tersebut tentunya secara rutin pada setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo terhadap Koperasi guna mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai dengan jatidiri Koperasi, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, sehingga kedepan diharapkan Koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat pada umumnya.

Terkait dengan hal tersebut, pada Selasa (30/8/2022) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pengawasan Koperasi terhadap KUD Sedyo Rahayu, Galur dan Koperasi Produsen Mekar Mas, Lendah. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), Staf Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Ana Suryaningtyas, SE), dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan-PPKL (Nurhadi Rahmanto, SE), seluruh Pengurus Koperasi, Pengawas dan Manager serta Karyawan.

Dalam kegiatan tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan dan kekurangan kelengkapan administrasi yang ada di kedua Koperasi. Masih belum adanya peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan Koperasi terhadap anggota maupun masyarakat. Sebuah contoh, dalam pelayanan unit usaha simpan pinjam oleh Koperasi belum adanya aturan yang tertulis, yang menunjukkan bahwa aturan tersebut telah disetujui dalam rapat anggota. Sehingga aturan tersebut hanya tercatat dalam buku simpan pinjam, yang dimungkinkan hal tersebut rentan terjadi kesalahan ketika melakukan pelayanan terhadap anggota. Bila hal tersebut terjadi, tentunya bisa merugikan anggota.

Selain hal tersebut juga ditemukan adanya penyertaan modal yang juga belum diatur secara baik dan dituangkan dalam peraturan khusus. Sehingga ketika ada penyertaan modal, baik dari anggota maupun bukan anggota, belum bisa diatur secara jelas, bagaimana besaran jasa yang diberikan, berapa lama batas waktu yang disepakati, serta yang lebih penting adalah peryataan dari mana sumber dana yang dititipkan sebagai modal penyertaan pada Koperasi.

Khususnya sumber dana tersebut harus jelas, karena jangan sampai Koperasi mendapatkan dana penyertaan modal dari dana yang bersumber tidak jelas, atau bahkan membahayakan bagi keberlangsungan Koperasi itu sendiri. Misalnya ada dana yang bersumber dari tindak pidana korupsi, dana dari hasil penjualan barang haram, dan lain sebagainya yang bisa dikategorikan sebagai pencucian uang.

Hal tersebut sangat penting untuk diketahui oleh gerakan Koperasi, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Karena saat ini Kulon Progo bisa dikatakan menjadi magnet yang kuat bagi semua pihak, baik para investor, pengusaha kecil, menengah atau bahkan yang besar, dan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan lainnya, karena adanya bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, masih ada berbagai temuan yang sifatnya sederhana namun harus segera dilaksanakan, salah satunya adanya revitalisasi anggota, utamanya pada KUD, yang dari dulu memang memiliki anggota yang cukup banyak, namun sebagian sudah ada yang lama tidak aktif. Hal tersebut harus segera diselesaikan karena bisa menjadikan masalah pada pengelolaan Koperasi, utamanya pada manajemen keuangan.

Juga yang menjadi perhatian dari pengawas yakni tentang kelengkapan yang harus dimiliki oleh Koperasi, seperti Ijin Usaha Simpan Pinjam, Nomor Induk Koperasi, Nomor Ijin Berusaha, dan kelengkapan lainnya yang mendukung pengelolaan Koperasi.

Pengawasan yang dilakukan memang penting bagi Koperasi, selain sebagai pemeriksaan terhadap berbagai usaha yang dilakukan oleh Koperasi, juga sebagai media pembinaan untuk menyampaikan berbagai aturan yang baru dan belum diketahui secara lengkap oleh gerakan Koperasi.